Program Strategis Rp7,7 M Anggaran Pemkot Bandung Rawan Dikorupsi, Beberapa Lurah Dinilai Masih Membisu

banner 160x600
banner 468x60

 

Oleh: Faisal Nugraha

Bandung, MNS-Dilansir dari website resmi Disperkin Jabar, bahwasannya Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jawa Barat, Tahun 2019 menganggarkan dana sebesar Rp262,5 miliar untuk bantuan perbaikan 15.000 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu).

(31/03/2021).

Adapun besaran bantuan untuk perbaikan rutilahu tersebut rata-rata Rp17,5 juta. Berdasarkan arahan RPJMD 2019-2023, Program Rutilahu termasuk dalam program strategis yang ditargetkan sampai akhir tahun 2023. Sampai saat ini, telah tercapai 100.000 rumah yang diperbaiki hingga layak huni.

Sesuai dengan syarat di atas, program ini berlaku pada tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas (Sertifikat/Surat Keterangan). Anggaran Rp7,7 miliar untuk pemkot Bandung pada bantuan tersebut. Penerima diharuskan termasuk kategori MBR dengan keterbatasan daya beli dengan penghasilan sekurang-kurangnya 30% upah minimum kabupaten sampai dengan batas upah minimum kabupaten/kota, Calon penerima manfaat kiranya belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program lain, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota maupun swasta, BKM/LKM, LPM, dan Kelurahan/Desa mampu bekerja sama dalam menetapkan dan mengusulkan calon penerima manfaat langsung, memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi, dan melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan dananya.

Beberapa Kelurahan, BKM/LKM, LPM di kota Bandung masih enggan memberikan tanggapan perihal ini, di antaranya Sukamiskin, Pasanggarahan danlainnya. Padahal walikota Bandung kang Oded mengatakan, “uang beberapa juta ini bisa jadi persoalan bila tidak benar dalam pelaksanaannya,” katanya.

“Mudah-mudahan kita mampu memberikan yang terbaik, bagi warga kota Bandung,” Imbuhnya. Menurut Kadisperkim Jabar Boy Iman Nugraha, program rutilahu ini sebetulnya berhenti tahun 2020, namun pada Agustus 2020 Pemprov Jabar melakukan pinjaman melalui Pemulihan Ekonomi Nasional.

Seusainya BKM/LKM dan LPM mengajukan permohonan admininstratif, Kelurahan bersama pemkot menyusun kepanitiaan tingkat kelurahan guna dikirim ke fasilitator F1 dan F2. Setelah dievaluasi oleh Disperkim lalu menyampaikan rekomendasi hasil pada Gubernur untuk disetujui pada lembar disposisi Gubernur sebagai dasar pencantuman PPAS/KUA, setelah rancangan diserahkan pada DPRD dan disepakati menjadi KUA dan PPAS, dan setelahnya dibuat nota kesepakatan yang ditanda tangan Gubernur dan DPRD. Pungkasnya BPKAD menyusun RKA hingga menjadi DPA sesuai nota kesepakatan.

Lembaga yudikatif memang sangat terlibat dalam pengawasan program rutilahu, namun demi optimalnya pelaksanaan di otonomi daerah dalam demokrasi. Sosial kontrol sangat berperan dalam mengais informasi. Kendati di tahun 2021 sudah banyak beberapa Kades, Lurah dan pejabat terkait di Jawa Barat diadili karena korupsi rutilahu tersebut. Hingga berita ini diterbitkan kami masih menunggu klarifikasi berlanjut dari pihak terkait.

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Program Strategis Rp7,7 M Anggaran Pemkot Bandung Rawan Dikorupsi, Beberapa Lurah Dinilai Masih Membisu"