Aspirasi Himpaudi di Fasilitasi DPRD Kota Bandung

BANDUNG,Nuansasinar.com,-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menerima audiensi dari Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Selasa (25/5/2021).

Pertemuan audiensi tersebut merupakan wadah untuk menampung aspirasi tenaga kependidikan maupun pendidik PAUD, seturut berbagai persoalan yang ditemukan dalam dunia pendidikan Kota Bandung, khususnya di jenjang PAUD.

Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah S.Pd yang menyambut rombongan Himpaudi Kota Bandung mengatakan, DPRD Kota Bandung siap memfasilitasi aspirasi yang disampaikan.

Salah satunya terkait Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 9 tahun 2021, tentang Juknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2021.

Dalam Permendikbud tersebut, Satuan PAUD Sejenis (SPS) tidak terkoordinir. Padahal di Kota Bandung terdapat sekitar 12.500 peserta didik PAUD yang tersebar di 30 Kecamatan.

"Silakan sampaikan aspirasi dari teman-teman Himpaudi, yang akan kita sampaikan nanti baik melalui komisi maupun fraksi. Saya doakan kepada guru dan tenaga pendidik yang berjuang serta berjibaku ikut menggali potensi anak usia dini," tuturnya.

Nunung menuturkan, ia sebelumnya pernah menjadi guru PAUD selama 15 tahun, sehingga memahami persoalan di PAUD termasuk sering berkomunikasi terkait perkembangan dunia pendidikan di Kota Bandung.

"Masa PAUD ini harus diperhatikan dengan betul, karena merupakan masa yang penting dalam tumbuh dan berkembangnya anak. Apalagi pola asuh di usia golden age menentukan kesuksesan anak," ujarnya.

Pihaknya berharap agar persoalan tersebut dapat bisa segera selesai, sehingga tidak berlarut-larut atau mengganggu proses pembelajaran anak PAUD di Kota Bandung.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Himpaudi Kota Bandung, Atikah Susilawati mengapresiasi dukungan dan fasilitasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung. Diharapkan aspirasi tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang positif, karena berdampak besar bagi SPS-SPS di Kota Bandung.

"Dengan digulirkannya Permendikbud tersebut, berdampak besar pada pengelola PAUD di Kota Bandung. Karena SPS tidak terakomodir sebagai penerima bantuan," katanya.

Atikah menjelaskan bahwa SPS merupakan lembaga berbasis masyarakat, sehingga tidak sedikit yang menjadi peserta didiknya berasal dari warga tidak mampu.

Selain itu, pihaknya juga mengaspirasikan soal kesetaraan guru PAUD dengan jenjang pendidikan lainnya, serta kuota beasiswa pendidikan S1 untuk guru-guru PAUD non-formal.

"Dengan disuarakannya aspirasi kami, diharapkan adanya solusi dalam memperbaiki kesejahteraan guru, khususnya di jenjang PAUD," ujarnya.

(Red)

author
No Response

Leave a reply "Aspirasi Himpaudi di Fasilitasi DPRD Kota Bandung"