Kontestasi Kewenangan Antara Ombusdman dengan Lembaga PeradilanTerkait Pegawai KPK TMS

Guru Besar Ilmu Hukum UGM
Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si

Nuansasinar.com,-Ombudsman Republik Indonesia atau ORI telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk diangkat menjadi Pegawai Aparat Sipil Negara (ASN).

Pemeriksaan oleh ORI ditujukan pada 3 aspek yaitu : proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan asesmen TWK, dan penetapan hasil asesmen TWK. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ORI berpendapat telah terjadi Maladministrasi dalam pelaksanaan asesmen TWK pegawai KPK untuk menjadi pegawai ASN.

Karena terjadi Maladministrasi, ORI mengajukan tindakan korektif yang di antaranya tidak memecat 75 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK atau yang dinyatakan TMS alih status menjadi pegawai ASN dan sebaliknya mengangkat mereka menjadi pegawai ASN.

Ada beberapa hal yang menarik untuk dianalisis berkaitan dengan hasil pemeriksaan dan pengajuan tindakan korektif ORI, yaitu :

PERTAMA, Penilaian terjadinya maladministrasi yang dikemukakan ORI lebih banyak terkait dengan prosedur (aspek formal) penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan KPK No.1/2021 yaitu : penyimpangan prosedur rapat harmonisasi, penandatanganan berita acara rapat harmonisasi, dan tidak menyebarluaskan Peraturan KPK tersebut serta penilaian BKN tidak kompeten melaksanakan TWK.

Jika bentuk maladministrasi sebagaimana dikemukakan di atas diukur dari bentuk maladministrasi yang ditentukan dalam UU No.37/2008 yang menjadi kewenangan ORI, maka terdapat ketidakcocokan atau ada pertentangan antara norma dengan praktik yang dilakukan ORI dalam kasus tersebut.

author
No Response

Leave a reply "Kontestasi Kewenangan Antara Ombusdman dengan Lembaga PeradilanTerkait Pegawai KPK TMS"