Temuan BPK Tahun 2019 di Bidang Jalan PUPR Karawang Belum Diselesaikan

KARAWANG,Nuansasinar.com,-Adanya desakan proses hukum terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang pada Tahun Anggaran 2019 di untuk 22 paket proyek pekerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Karawang sebesar Rp 1.273.506.937 miliar rupanya terus disikapi secara serius.

Pasca adanya dorongan terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan kembali mengutarakan pendapatnya kepada kalangan awak media, ia menjelaskan bahwa apa yang disampaikannya tidak main - main.

"Uang 1,2 miliar itu tidak sedikit! Upaya penyelamatan uang negara oleh BPK sudah dilakukan, yaitu dengan keluarnya rekomendasi pengembalian ke Kas Daerah. Tetapi, sepanjang waktu yang diberikan oleh BPK, sampai pertengahan Tahun 2021 ini belum selesai. Malah ada pengakuan dari salah seorang penyedia jasa atau kontraktor, dengan bahasa masih nyicil," ulasnya, Senin, (7/6/2021).

"Lalu alasan yang semakin tidak rasional dilontarkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Jalan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mengatakan masih dalam situasi Pandemic Covid - 19, sehingga para kontraktor yang terdapat temuan dalam pekerjaannya belum dapat menyelesaikan pengembalian terhadap Negara atas temuan BPK tersebut," kata Andri.

"Nah pertanyaannya, apa korelasinya antara Pandemic dengan uang yang sudah diterima dari pembayaran proyek yang katanya ada kelebihan bayar itu? Sebenarnya kan sederhana, begitu diinformasikan adanya temuan, langsung dong kembalikan! Apa lagi sejak Tahun 2020, Pemerintah sedang butuh - butuhnya uang untuk penanggulangan Wabah Virua Corona. Kalau pengembalian itu masuk lagi ke Kas Daerah, kan bisa mengurangi beban kebutuhan anggaran," tandasnya.

Ditambahkannya, "Saya rasa tidak perlu bertele - tele lagi, Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera dalami masalah ini. Karena perbandingannya dengan yang pernah terjadi pada Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang. Ketika sampai Tahun 2021 Bidang Kebersihan DLHK Karawang belum menyelesaikan pemulihan atas temuan BPK, dilakukan upaya hukum," ungkapnya.

"Padahal, selisih dari dana belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, antara lain hanya sebesar Rp 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta). Sedangkan yang terjadi di Bidang Jalan Dinas PUPR Karawang ini mencapai Rp 1,2 miliar lebih, dan sama - sama terjadi pada Tahun Anggaran yang sama. Jika DLHK saja diproses, masa Dinas PUPR tidak?", ujarnya.

"Adanya upaya proses hukum yang dilakukan oleh APH, saya pastikan semua elemen masyarakat Karawang mendukung! Adanya pengakuan dari KPA dan salah seorang kontraktor dimedia mainstream, sudah bisa dijadikan petunjuk awal yang dapat dijadikan sumber Laporan Informasi (LI). Jadi, sudah tidak perlu ada lagi Laporan Aduan (Lapdu) tertulis," tegas Andri.

"Tetapi, bila mana APH membutuhkan Lapdu tertulis? Saya bersama kawan - kawan lainnya siap membuatnya. Itu hanya persoalan teknis. Namun saya meyakini, Kejari Karawang memiliki integritas tinggi dalam hal ini, dengan ramainya pemberitaan soal pengakuan dari KPA dan penyedia jasa, serta riuhnya pemberitaan desakan untuk segera didalami permasalahan ini. Kejari Karawang pasti akan melakukan upaya pemanggilan terhadap pihak - pihak terkait," pungkasnya.

(MN)

author
No Response

Leave a reply "Temuan BPK Tahun 2019 di Bidang Jalan PUPR Karawang Belum Diselesaikan"