Soal Normalisasi Kali Kalapa Tak Perlu Repot – Repot Minta APH Untuk Menyelidiki, Nanti Juga Ada Audit BPK

KARAWANG,Nuansasinar.com,-Beban penderitaan masyarakat Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang sebelumnya sering terdampak oleh luapan air Kali Kalapa, sehingga menyebabkan dampak banjir dan longsor, akhirnya secara bertahap mulai ditangani. Itu semua tidak lepas dari perjuangan dari Kepala Desa (Kades) serta masyarakat Desa Wadas.

Setelah menempuh berbagai macam upaya dan dengan waktu yang sangat panjang, perjuangan Kades dan masyarakatnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), khususnya Bidang Sumber Daya Air (Air) terus mengajak empat kawasan industri untuk melakukan pembagian peran dalam menangani dampak Kali Kalapa.

Hal tersebut tertuang dalam surat bernomor 600/2282/PUPR yang ditanda tangani langsung oleh Bupati Karawang. Tak hanya sampai disitu, perhatian penuh Bupati dan Wakil Bupati juga diberikan terhadap warga terdampak Kali Kalapa. Sejak awal progres normalisasi dilakukan, Bupati dan Wakil Bupati intensif turun langsung ke lapangan. Ini membuktikan, bahwa upaya penyelesaian dampak Kali Kalapa sangat menjadi perhatian khusus Pemkab Karawang.

Tetapi dibalik kebahagiaan masyarakat Desa Wadas yang sudah mulai terlepas dari penderitaan karena banjir dan longsor, ada pihak yang mempersoalkan mengenai teknis pekerjaan normalisasi tersebut, yang dipersoalkan mengenai teknis penganggaran serta sumber anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bahkan tak tanggung - tanggung, proses normalisasi Kali Kalapa dianggap ilegal dan dicurigai adanya aroma Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), hanya karena pekerjaan normaliasi pada Kali Kapala tidak masuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Karawang. Selain itu, dicurigai juga adanya jual beli Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang.

Menanggapi hal itu, aktivis Karawang, Andri Kurniawan yang sejak awal ikut memperjuangkan aspirasi warga Desa Wadas, dan terlihat aktif menyampaikan aspirasi masyarakat terdampak. Baik melalui media massa mau pun melalui forum - forum audiensi, menyesalkan adanya dugaan - dugaan tersebut.

"Permasalahan dampak Kali Kalapa ini sudah bertahun - tahun menimpa masyarakat Desa Wadas, dan selama itu pula masyarakat terus mendesak Pemerintah Desa (Pemdes) untuk mencarikan solusi. Sehingga pak Kades Wadas pun tidak tinggal diam, setiap kali datangnya musim hujan, beliau melakukan upaya kepada Pemkab Karawang dan kawasan industri. Tetapi tidak pernah berhasil, dan perlu diketahui, setiap kali masyarakat terkena musibah banjir, tidak sedikit uang pribadi pak Kades yang dipergunakan untuk keperluan warga disaat terkena banjir," katanya Selasa (25/5/2021).

"Jadi, sudah lah! Tidak perlu berprasangka dengan cara menduga - duga. Ditanganinya Kali Kalapa oleh Pemkab Karawang merupakan hasil jerih payah masyarakat Desa Wadas bersama Kadesnya," ungkap Andri.

"Kalau hanya persoalan tidak masuknya ke dalam Musrenbang Kabupaten, memang hal ini kategorinya merupakan kedaruratan bencana. Saya yakin Bupati dan Dinas PUPR Karawang dapat mempertanggung jawabkannya. Lagi pula setiap penggunaan uang APBD tidak lepas dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nanti juga akan ada audit reguler dari BPK," ujarnya.

"Jadi tidak perlu repot - repot meminta Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang untuk melakukan penyelidikan. Sebab APH sendiri tidak bisa serta merta mengambil langkah sebelum adanya temuan dari hasil audit dari BPK yang dilakukan secara reguler," tandasnya.

Ditempat dan waktu berbeda, Kades Wadas, H. Junaedi mengatakan, "Masyarakat Desa Wadas yang terkena dampak Kali Kalapa mensupport sepenuhnya kegiatan normalisasi dan pembuatan waduk sebagai solusi penanganan banjir".

Ditambahkannya, "Sejak awal memang tuntutan masyarakat bukan hanya kepada Pemkab Karawang, termasuk kepada empat kawasan industri, dan alhamdulillah setelah ibu Bupati dan bapak Wakil Bupati Karawang merespon, mulai ada solusi dengan adanya kerja sama antara Pemkab Karawang dengan keempat kawasan industri. Terbukti, setelah dinormalisasj dan dibuatkan waduk, beberapa kali hujan dengan intensitas dan curah yang tinggi, tidak terjadi lagi banjir,"

"Perlu saya sampaikan, Pemkab Karawang tidak perlu terganggu dengan kecurigaan - kecurigaan pihak tertentu. Sebaiknya fokus saja pada penyelesaian secara tuntas perihal dampak Kali Kalapa ini. Masyarakat Desa Wadas pun tidak akan tinggal diam, akan terus mendukung upaya Pemkab Karawang dalam penanganan dampak Kali Kalapa," tegas Junaedi.

"Masih bagus ada anggota DPRD Karawang yang peduli terhadap masyarakat Desa Wadas dengan mengalokasikan Pokirnya. Jangan lah diduga - duga dengan istilah jual beli seperti itu. Kasihan anggota DPRD Karawang yang sudah berbuat baik pada masyarakat. Ada pun proses pengerjaannya harus menggunakan rekanan, karena memang itu aturan. Kalau bisa dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat, tentu masyarakat kami tidak akan keberatan untuk mengerjakannya. Tapi kan itu tadi, karena aturan harus dikerjakan oleh pihak ketiga," pungkasnya.

(MN)

author
No Response

Leave a reply "Soal Normalisasi Kali Kalapa Tak Perlu Repot – Repot Minta APH Untuk Menyelidiki, Nanti Juga Ada Audit BPK"