Sidang Tipikor Walikota Cimahi Ajay M Priatna, Jaksa KPK Hadirkan Sekda Sebagai Saksi

banner 160x600
banner 468x60

BANDUNG,Nuansasinar.com,-Sidang Walikota Cimahi Nonaktif Ajay M. Priatna kembali digelar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung, Senin (19/4/2021).

Pada sidang kali ini, Jaksa KPK menghadirkan Sekretaris Daerah Pemkot Cimahi, Dikdik Suratno sebagai saksi.

Ditanya Hakim di persidangan soal rumah dinas Ajay. Dikdik menjelaskan bahwa Pemkot Cimahi sendiri tidak punya rumah dinas untuk walikota. Untuk pemenuhannya, Pemkot Cimahi menyewakan rumah dinas untuk ditempati Walikota. Namun, rumah dinas yang disewa oleh Pemkot Cimahi untuk walikota itu disewakan oleh Ajay.

"Rumah dinas disewakan oleh Pemkot Cimahi untuk walikota. Uang sewa yang menerima pembayaran, pemilik rumah. Dibayar setahun sekali," ucap Dikdik.

Dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain suap dari Utama Yonathan, Pemilik Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Cimahi senilai Rp.1,6 miliar dari yang dijanjikan senilai Rp.3,2 miliar

Ajay diduga menerima gratifikasi senilai Rp 6,3 miliar dari beberapa perusahan terkait kegiatan pengajuan izin Prinsip reklame dan perijinan lainnya di lingkungan kota Cimahi, sejak dua bulan dilantik pada Oktober 2017 hingga November 2020. Salah satu gratifikasi berupa uang yang diterima yakni Rp 520 juta dari penyewaan rumah dinas Walikota Cimahi.

"Itu ada dalam dakwaan Pasal 12 huruf B soal gratifikasi. Diduga Ajay menyewakan rumah dinasnya ke pihak lain padahal secara aturan itu tidak dibolehkan," ucap Budi Nugraha, jaksa KPK.

Pemeriksaan soal dugaan gratifikasi penyewaan rumah baru dapat dari keterangan dari saksi Dikdik Suratno selaku Sekda Pemkot Cimahi.

"Itu yang juga akan kami buktikan di persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi," ucap Budi.

Dalam kesaksiannya juga, Dikdik menyebut, Ajay telah dimintai uang ratusan juta oleh seseorang yang mengaku dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pak Wali Kota diminta sejumlah uang oleh orang KPK, beliau mengatakan Rp 1 Miliar. Saya bilang, aduh mahal banget, kita uang dari mana," katanya saat menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Bandung.

Berdasarkan dokumen BAP saksi Dikdik yang sempat dibacakan Jaksa KPK dalam persidangan, disebutkan bahwa uang itu dibutuhkan untuk meredam orang KPK agar tidak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 27 November 2020 lalu, sekitar pukul 10.40 WIB. Diketahui, saat itu, Ajay ditangkap bersama 9 orang lainnya, terdiri dari pejabat Kota Cimahi dan pihak swasta.

"Pak Ajay meminta bantuan kepada saya, supaya disampaikan kepada kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk iuran sukarela," katanya.

Uang yang diminta itu, kata Dikdik, dikumpulkan kepada Asisten Ekonomi Pembangunan Kantor Wali Kota Cimahi, Ahmad Nuryana. Lalu, diserahkan kepada salah seorang karyawan yang bekerja di perusahaan milik Ajay, bernama Yanti.

"Dikumpulkan kepada Ahmad Nuryana. Menurut pak Ahmad Nuryana uang itu disampaikan kepada Ibu Yanti," tuturnya.

Dalam persidangan, Ajay sempat buka suara, menyebut nama orang KPK yang disebut-sebut memerasnya itu. "Roni," katanya. "Datang ke tempat saya mengaku orang KPK dengan segala indentitasnya," imbuh Ajay.

Menurut pengakuan Ajay, sempat terjadi negosiasi. Orang itu, kata Ajay, meminta Rp 500 juta. "Terkumpul hampir Rp 200 juta," katanya.

Ditemui seusai sidang, Jaksa KPK Budi Nugraha mengatakan akan menggali kebenaran pernyataan tersebut. Mereka akan membuktikan apakah yang disampaikan Ajay itu benar atau hanya akal-akalan.

Jika kejadian itu benar, Budi justru mempertanyakan sikap Ajay yang tidak melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian atau KPK.

"Pertanyaannya kan jika memang faktanya seperti itu, kenapa yang bersangkutan tidak melaporkan kepada polisi atau kepada kami? Makanya, di persidangan kita kejar, apakah permintaan uang itu akal-akalan terdakwa saja? Toh yang bersangkutan tertangkap juga kan," katanya.

Saat disinggung mengenai Roni, Budi menegaskan tak ada pihak KPK bernama Roni yang menangani kasus suap tersebut. "Tidak ada (yang namanya Roni)," katanya.

(Red)

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Sidang Tipikor Walikota Cimahi Ajay M Priatna, Jaksa KPK Hadirkan Sekda Sebagai Saksi"