Rapat Paripurna Penjelasan Komisi II DPRD Pangandaran Terhadap Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

PANGANDARAN,Nuansasinar.com,-Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran berikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, bertempat gedung DPRD Pangandaran. Senin (31/05/2021).

Rapat dihadiri Bupati H.Jeje Wiradinata, Wakil Bupati H.Ujang Endin Indrawan, Sekda, Asisten Daerah dan Staf Ahli, SKPD dan para Kabid Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Para anggota Komisi DPRD, Forkopinda.

Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran dalam menyampaikan Penjelasan Hak Inisiatifnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pemerintah Daerah Sebagai berikut :

Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah, materi muatan peraturan daerah, merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan tehnik legal Draftung atau teknik penyusunan Peraturan Perundang undangan, dalam pasal 14 Undang-undang no 12 tahun 2011, batang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta meningkatkan kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.
Berdasarkan pada pasal 56 Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan disebutkan bahwa, rancangan peraturan daerah provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur pasal 63 Undang-undang yang sama berlaku secara mutatis, mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota, hal ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki hak yang sama dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah, sehingga DPRD dengan fungsi pembentukan Perda dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD.

Berdasarkan Rapat Paripurna pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, telah ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Komisi DPRD Kabupaten Pangandaran Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD.

Adapun yang menjadi dasar pemikiran dan pertimbangan usulan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

A. Ketahanan Pangan adalah terpenuhinya pangan bagi negara dengan perseorangan, yang tercermin dari yang tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat aktif dan produktif secara berkelanjutan.

B. Beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok, yaitu "Ketersediaan pangan " dan "Aksebilitas Masyarakat " terhadap bahan pangan tersebut. Salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik, walaupun pangan tersedia cukup ditingkat nasional atau ditingkat regional, tetapi akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya sangat tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh.

C. Pembentukan cadangan pangan telah diatur berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 68 tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan, yang menyebutkan bahwa cadangan pangan nasional, terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat, cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud salah satunya terdiri atas pemerintah daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah antara lain :

1. Pembuatan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjawab semua penjelasan ketersediaan pangan di kabupaten Pangandaran serta cadangan pangan yang dimiliki oleh kabupaten Pangandaran.

2. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

3. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

4. Meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri.

5. Mengantisipasi/menanggulangi kekurangan ketersediaan pangan akibat gejolak harga pangan ,bencana alam dan/atau keadaan darurat.

6. Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan ,mutu ,dan gizi bagi konsumsi masyarakat.

7. Mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat ,terutama bagi masyarakat rawan pangan dan gizi.

8. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman ,bermutu ,dan bergizi bagi konsumsi masyarakat.

9. Melindungi dan mengembangkan sumberdaya daerah

10. Meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan pelaku usaha pangan

11. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi.

Berdasarkan ketentuan pasal 20 Ayat (1) PP Nomor 17 tahun 2015 Tentang ketahanan pangan dan gizi mendelegasikan pembentukan Perda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, Perda tentang cadangan pangan pemerintah daerah ini dipandang perlu untuk dibuat agar adanya sebuah system' yang mengikat dalam hal cadangan pangan pemerintah daerah.

Maka dengan itu Rancangan Peraturan daerah penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, dipandang perlu untuk dibahas lebih lanjut sesuai peraturan perundang undangan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah kabupaten pangandaran, semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran dan hasilnya dapat berdaya guna sebagaimana kita harapkan bersama. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan selalu mendapat bimbingan petunjuk dan ridlo dari Allah SWT, Demikian penyampaian dari komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran.

(Rachmat)

author
No Response

Leave a reply "Rapat Paripurna Penjelasan Komisi II DPRD Pangandaran Terhadap Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah"