Rapat Paripurna Membahas 4 Raperda Hak Inisiatif DPRD

  1.  

PANGANDARAN,Nuansasinar.com,-Rapat Paripurna membahas 4 Raperda hak inisiatif DPRD, bertempat di gedung DPRD Pangandaran. Minggu (30/05/2021).

Pembahasan 4 Raperda yang berisikan:
1.Raperda Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2. Raperda Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
3. Raperda Tentang Restribusi Penyediaan dan/Atau Penyedotan Kakus dan,
4. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Semua rancangan Raperda tersebut telah disampaikan tiap komisi dari hasil pembahasan dan sudah diatur dalam peraturan Perundang-undangan, baik Raperda hak inisiatif DPRD maupun Raperda Hak prakarsa Pemerintah daerah yang diawali dengan hasil rapat pembahasan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

"Terkait dengan propempemda sebelum ditetapkannya APBD, termasuk dalam penyampaiannya adanya kajian hukum dan penjelasan", tutur Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin H.M.M. Usai Rapat Paripurna penyampaian Hak inisiatif DPRD.

Rapat tersebut dihadiri Bupati H.Jeje Wiradinata, Wakil Bupati H.Ujang Endin Indrawan, Sekda, Para Asisten Daerah dan Para Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Pangandaran, SKPD dan jajaran birokrasi pemerintah Pangandaran serta Prokopinda.

"Semua Raperda inisiatif tersebut sudah dilakukan sesuai dengan tahapan dan sudah ditetapkan, makanya tidak akan terlalu banyak menanggapi apa yang disampaikan Bupati dalam rapat paripurna tersebut, Raperda inisiatif DPRD ditetapkan bersama sama antara DPRD dengan Pemerintah daerah, tentang penyiapan naskah akademik, lalu naskah pembahasan atau mekanisme pembahasan sebuah produk hukum, sudah berjalan dan ditetapkan bersama-sama", tegasnya.

Sesuai yang diterima secara tertulis dari pemerintah daerah melalui Bupati, bahwa ke 4 Raperda pada prinsipnya sepakat untuk dibahas lebih lanjut, akan tetapi menyampaikan dua dari 4 Raperda yang diajukan tersebut, meminta Raperda untuk dibahas lebih lanjut diperluas dan diperdalam, yaitu Raperda Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Dikatakannya juga, bahwa sedangkan terkait dengan cadangan pangan sesungguhnya bukan saja hanya cadangan pangan saja, akan tetapi bagaimana ketahanan pangan secara menyeluruh dan koperenhenship terbangun di kabupaten pangandaran, bukan saja cadangan pangan dari hasil beli dari luar kabupaten Pangandaran, akan tetapi kesungguhan cadangan pangan pangan kemampuan kita dan hasil produksi kita.

"Selain itu bukan saja tentang cadangan pangan saja tetap harus dipikirkan cara penyalurannya dan pengendalian cadangan pangan, perlu diketahui cadangan pangan itu bukan hanya beras saja, akan tetapi masih banyak potensi-potensi yang harus dijadikan alat konsolidasi kita dan alat metigasi kebencanaan, kita semua harus memiliki strategi jauh sesuai dengan apa yang diingatkan oleh pemerintah daerah maupun pusat terkait kebencanaan", ungkap Asep Noordin.

Dirinya juga menambahkan, Ketahanan Pangan tersebut tentunya harus terintregrasi dan berkaitan pula dengan pembangunan Inspratruktunya yang memadai, Sedangkan mengenai Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan paling utama adalah cantolan hukum yang diatasnya, perda ini ada yang distributif dan akrebutif agar pemerintah daerah mengatur tentang perpustakaan, terlebih kita memiliki gedung perpustakaan sangat luar biasa bagus, makanya perlunya perda tentang perpustakaan sebagai payung hukumnya hasil rapat komisi dengan dinas perpustakaan.

"Kita akan langsung memperdalam jangan sampai mempertanyakan judulnya, akan tetapi yang harus diperhatikan isinya dan hasil pembahasannyab, mari kita bersama sama untuk melakukan pembahasan dalam membuat produk hukumnya, membuat produk hukum ini bukan saja hanya membuatnya saja, akan tetapi kita harus bisa bagaimana produk hukum ini bisa buming dan bisa mengangkat harkat derajat semuanya termasuk masyarakat, minat baca secara internasional sangat miris kita ini sangat jauh dibandingkan negara lain, tapi kita bagaimana bisa mengacu dipangandaran minat baca akan meningkat tinggi, oleh karena itu perlunya payung hukum perdanya agar bisa memicu minat baca di Pangandaran meningkat", pungkasnya.

(Rachmat)

author
No Response

Leave a reply "Rapat Paripurna Membahas 4 Raperda Hak Inisiatif DPRD"