Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran Penetapan Kesepakatan RPJMD 2021-2026

PANGANDARAN,Nuansasinar.com,-Pansus II beserta penyusun RPJMD, Kepala SKPD dan Pemangku Kepentingan dalam pembahasan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026, sudah sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan serta mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang undangan Senin (05/04/2021).

Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik, dimana penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Ketua Panitia Pansus II DPRD Kabupaten Pangandaran Solihudin,S.IP. Mengungkapkan Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 263 Undang-Undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran Visi Misi dan program kepala daerah, yang memuat tujuan sasaran, strategi, arahan kebijaksanaan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJMN, Selanjutnya berdasarkan peraturan Mentri dalam negri nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, menegaskan bahwa penyusunan rencana pbangunan jangka menengah daerah dilaksanakan dengan tahapan penyusunan rencana awal.

Dengan dasar landasan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 :
1.Undang-undang no 25 tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional di
2.Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dua kali ,terakhir dengan undang-undang no 9 tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang no 23 tahun 2014.
3.Peraturan Mentri dalam negri no 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan daerah jangka menengah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah," ungkap Solihudin,S.IP.

Seraya menambahkan Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 4 Peraturan Mentri dalam negri no 86 tahun 2017 mengatur bahwa pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagai dimaksud pada ayat 2, paling lambat 10 hari sejak diterima oleh ketua dprd.

Berdasarkan hasil rapat paripurna 22/03/2021, pembahasan rancangan awal RPJMD kabupaten Pangandaran tahun 2021-2016 oleh panitia khusus II sejak tanggal 23/03/2021 sampai dengan tanggal 04/04/2021 dan menyampaikan laporan hasil pembahasan pada tanggal 05/04/2021 dalam rapat paripurna.

1. Berdasarkan hasil pembahasan Pansus II terjadap rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Pangandaran tahun2021-2026 menghasilkan : 1.Setelah melalui pencermatan terhadap dokumen rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 Pansus II berpendapat secara umum sistimatika yang diajukan telah sesuai dengan amanat pasal 47 ayat 5 di peraturan Mentri dalam negri no 86 tahun 2017 yaitu :
a. Pendahuluan,
b. di Gambaran umum dan kondisi daerah,
c. Gambaran keuangan daerah,
d. Permasyalahan dan isu strategis daerah,
e. Visi misi tujuan dan sasaran,
f. Strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah,
g. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah,
h. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,
i. Penutup.

Dengan tahapan pembahasan rancangan awal RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 sbb :
1.penyusunan jadwal pembahasan,
2.Penyelenggaraan pendalaman materi,
3.Exposw dari Bapeda Kabupaten Pangandaran,
4. Menyelenggarakan rapat kerja bersama seluruh SKPD,
5. Menyelenggarakan Konsultasi ke Bapeda Profinsi Jawa Barat,
6. Menyelenggarakan koordinasi ke DPRD Kabupaten Bandung ,DPRD Kabupaten Wonosobo dan DPRD Kabupaten Purbalingga,
7. Menyelenggarakan rapat dengar pendapat Umum dengan para pemangku kepentingan,
8.Menyusun rancangan laporan hasil pembahasan Pansus II,
9.Menyelenggarakan rapat konsultasi dengan pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi-fraksi.
10. Finalisasi dan perbaikan penyusunan laporan Pansus II.
11. Penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus II pada rapat paripurna. ,Kata Solihudin,S.IP.

2. Secara umum rancangan awal pembangunan jangka menengah pembangunan daerah kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 ,disampaikan oleh bupati Pangandaran kepada DPRD telah memenuhi ketentuan ,baik dalam penyusunan maupun dalam penyajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,3. Sehingga hasil pembahasan bersama telah menghimpun pendapat akhir fraksi dalam rapat konsultasi ,dengan pimpinan fraksi pada hari Senin 05/04/2021 , menyatakan sependapat dengan hasil pembahasan Pansus II dan pada prinsifnya menyetujui terhadap rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 dengan kesepakatan bersama ,Tuturnya.

Sehingga Pansus II dalam laporannya menyampaikan beberapa rekomendasi hasil pembahasan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 dengan catatan :
1. Penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 harus disesuaikan dengan program prioritas nasional dan program prioritas provinsi Jawa barat,
2. Dalam penyusunan RPJMD harus disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun dan dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan daerah, maka RPJMD kabupaten Pangandaran harus berpedoman pada peraturan pemerintah no 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ,dan peraturan Mendagri no 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
3. Data yang digunakan dalam dokumen RPJMN kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 harus data yang up to date.
4. Misi ke 4 mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman ,taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dijadikan misi ke 1. ,
5. Dalam log frame misi ke 4 point' 2 ,lembaga pondok pesantren diusulkan untuk menjadi program prioritas ,sehingga kalimat pada point ke 2 menjadi mengembangkan dan memperkuat pendidikan ke agamaan (pondok pesantren ,RA/Madrasah). ,
6. Dalam pokok-pokok pikiran ,DPRD Kabupaten Pangandaran mengusulkan 1 prioritas pembangunan untuk tahun 2022 ,yaitu optimalisasi potensi pertanian dan ketahanan pangan ,diharapkan dapat diakomodir didalam RPJMD kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026. ,
7. Program kesehatan dasar gratis agar diintegrasikan dengan program BPJS gratis bagi seluruh masyarakat kabupaten Pangandaran," pungkas Solihudin,S.IP.

(Rachmat)

author
No Response

Leave a reply "Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran Penetapan Kesepakatan RPJMD 2021-2026"