Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran Fraksi Partai Amanat Nasional

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran Fraksi Partai Amanat Nasional

PANGANDARAN,Nuansasinar.com,-Rapat paripurna DPRD kabupaten Pangandaran Fraksi Partai Amanat Nasional dalam menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 dihadiri Pimpinan beserta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata, Wakil Bupati Pangandaran H. Ujang Endin Indrawan, Sekretaris Daerah beserta para pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Unsur Forum Pimpinan Daerah dan Para undangan lainnya.

Selanjutnya Fraksi Partai Amanat Nasional sangat memahami terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan dalam konteks memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Sehingga Fraksi Partai Amanat Nasional Mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih kepada Bupati/Wakil Bupati Pangandaran beserta segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungan Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun anggaran 2020 yang akan dijadikan pembahasan tahapan selanjutnya.

Selain itu Fraksi Partai Amanat Nasional memandang bahwa Perundang undangan yang mengatur penyusunan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, semata mata didasarkan pada kepentingan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya Fraksi Partai Amanat Nasional menuturkan sangat memahami betul, bahwa sesuai dengan peraturan perundang undangan, mekanisme dan tahapan pembahasan ini akan bermuara pada Rapat Paripurna Penetapan Laporan Keterangan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2020 dalam bentuk penyampaian Rancangan peraturan daerah kabupaten Pangandaran. 

Seraya menyampaikan Pandangan Umum atas Rancangan Peraturan Daerah Pertanggung Jawaban Pelaksanaan yang terangkum dalam pokok - pokok Urgensi berdasarkan analisa dan kajian yang tersirat maupun tersurat.

Secara umum APBD tahun 2020 telah dapat terealisasikan sesuai dengan Perda APBD 2020, namun disisi lain beberapa hal yang menyangkut kebijakan yang tidak sesuai dengan perencanaan, disebabkan oleh kurang matangnya estimasi pendapatan belanja daerah harus terarah dan terukur yang akan terjadi berbarengan dengan adanya pandemi Covid-19, sehingga menimbulkan banyaknya Refocusing atau penyesuaian anggaran yang berdampak terhadap terlambatnya program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, diharapkan pemerintah daerah untuk mencermati kembali dalam pembahasan selanjutnya sebagai bahan perbaikan.

Produk Hukum yang memiliki kedudukan tertinggi di daerah yaitu peraturan daerah dalam hal ini perlu APBD harus benar - benar menjadi acuan pokok dalam melaksanakan gerak dan langkah proses pembangunan di kabupaten Pangandaran, sebab setiap sen rupiah dalam APBD adalah Dana Masyarakat yang diamanatkan pada pemangku Kebijakan.

Seterusnya Fraksi Partai Amanat Nasional menerima Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2029 untuk dibahas lebih tajam dan detil serta komperhensif pada forum pembahasan tingkat selanjutnya.

(Rachmat).

author
No Response

Leave a reply "Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran Fraksi Partai Amanat Nasional"