Komisi 4 DPRD Kabupaten Pangandaran Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

PANGANDARAN,Nuansasinar.com,-Komisi 4 DPRD Kabupaten Pangandaran dalam Rapat Paripurna Penyampaiannya Menjelaskan Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang dihadiri Bupati H.Jeje Wiradinata, Wakil Bupati H.Ujang Endin Indrawan, Sekda, Para asisten daerah dan staf ahli pemerintah, para SKPD dan Kabid lingkup Pemerintahan, para anggota komisi DPRD dan Prokopinda, bertempat gedung DPRD kabupaten Pangandaran, Senin (31/05/2021).

Hak Inisiatif DPRD yang disampaikan Komisi 4 Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, sebagai berikut :

Peraturan daerah adalah Peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah, materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah,yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang undangan dalam pasal 14 Undang undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pembentukan peraturan perundang undangan disebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi
Berdasarkan pada pasal 56 Undang undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang pembentukan peraturan perundang undangan disebutkan rancangan peraturan daerah provinsi atau gubernur menurut pasal 63 Undang-undang yang sama berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota.

Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRD memiliki hak yang sama dalam mengajukan rancangan peraturan daerah. Sehingga DPRD dengan fungsi pembentukan Perda dapat mengajukan rancangan peraturan daerah Inisiatif DPRD.

Berdasarkan rapat paripurna pada hari Jumat 28 Mei 2021 telah ditetapkan rancangan peraturan daerah Inisiatif Komisi 4 DPRD Kabupaten Pangandaran Tentang penyelenggaraan perpustakaan menjadi Rancangan peraturan daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Pangandaran.

Adapun yang menjadi dasar pemikiran dan pertimbangan usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan adakah sebagai berikut :

A.Landasan Hukum Pembahasan dan Kajian Naskah Akademik Raperda Inisiatif Komisi 4 DPRD Kabupaten Pangandaran Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Batara lain ;

1. Pasal 8 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 ,tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4301)

3. Undang-undang nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran negara republik Indonesia nomor 4774).

4. Undang-undang nomor 21 tahun 2012 Tentang pembentukan kabupaten Pangandaran di provinsi Jawa Barat (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2012 nomor 230 ,tambahan lebaran negara republik Indonesia nomor 5363).

5. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5587) , Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 58. Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5679).

6. Undang undang nomor 13 tahun 2018 Tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2017 nomor 265) ,Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6291).

6. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2014 Tentang pelaksanaan undang undang nomor 43 tahun 2007 Tentang perpustakaan (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 76 ,Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5531).

8. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2021 Tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 13 tahun 2018 ,Tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2021 nomor 77,Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6667).

B. Pasal 3 Undang undang nomor 43 tahun2007 Menjelaskan Bahwa Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan ,penelitian ,pelestarian ,informasi ,dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa . Sementara itu tujuan perpustakaan adalah memberikan layanan kepada pemustaka ,meningkatkan kegiatan membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

C. Fungsi Perpustakaan kemudian dijabarkan menjadi beberapa fungsi sebagai berikut :
1.Fungsi pendidikan.
2. Fungsi penelitian
3. Fungsi Informasi.
4. Fungsi budaya dan
5. Fungsi rekreasi.

D. Tujuan perpustakaan adalah untuk membantu masyarakat dalam.segala umur dengan memberikan kesempatan dengan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar para pemustaka :
1. Dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesinambungan.
2. Dapat tanggap dalam.kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan ,kehidupan sosial dan politik

3. Dapat memelihara kemerdekaan berpikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik.

4. Dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif ,membina Rochani dan dapat menggunakan kemampuannya untuk dapat menghargai hasil seni dan budaya manusia.

5. Dapat meningkatkan taraf kehidupan sehari hari dan lapangan pekerjaannya.

6. Dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berarti difasilitasi secara aktif dalam pembangunan nasional dan dalam.mbina saling pengertian antara bangsa ,dan.

7. Dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial.

Semoga apa yang disampaikan atas penjelasan dapat memberikan gambaran dan hasilnya dapat berdaya guna sebagai kita harapkan.

(Rachmat)

author
No Response

Leave a reply "Komisi 4 DPRD Kabupaten Pangandaran Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan"