Komisi 3 DPRD Pangandaran Seminarkan Naskah Akademik, dan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Pangandaran yang Dipimpin Langsung Ketua DPRD Pangandaran Melalui Bapemperda

Pangandaran, MNS-Pembahasan Raperda Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin H.M.M. Memimpin langsung kegiatan didampingi oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Encep Najmudin,SH. Serta Komisi 4, dan terlibat hadir para staf ahli.

(9/05/2021).

Para asisten, para Kepala Dinas, Camat se-kabupaten Pangandaran ikut serta terlibat. Kendati pembahasan Undang-undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan pasal 20 ayat (1) PP No 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

 

  1. Bagaimanakah arah kebijakan pemerintah kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan cadangan pangan daerah?
  2. Pelaksanaan Harmonisasi kebijakan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan daerah?
  3. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan daerah ?
  4. Arah jangkauan dan ruang lingkup pengaturan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan daerah ?

Draf Raperda:

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh
1. Pemerintah daerah kabupaten dan

2. Pemerintah deda

Penyelenggaraan cadangan dilakukan melalui

1.Pengadaan
2.Pengelolaan
3.Penyaluran

*Pengadaan cadangan pemerintah daerah bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produk dalam negri dengan mengutamakan produk dalam daerah.
* Pembelian produk dalam negri dengan mengutamakan produksi dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
* Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana maksud pada ayat (2) pembelian produksi dalam negri dengan mengutamakan produksi dalam daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh gubernur
*Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negri dengan mengutamakan produksi dalam daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh bupati.
*Dalam hal harga pembelian yang ditetapkan pada tingkat nasional dan Profinsi tidak sesuai dengan harga pasar ,maka bupati dapat menentukan harga pembelian yang disesuaikan dengan harga pasar.
Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah bersumber dari pangan ,pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negri dengan mengutamakan produksi dalam daerah
Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah untuk menanggulangi
1.Kejurangan Pangan.
2.Gejolak harga pangan.
3.Bencana alam.
4.Bencana sosial,dan/atau
5.Keadaan darurat
Masyarakat berhak menyelenggarakan cadangan pangan yang terdiri atas
1.Cadangan pangan dirumah tangga
2.Cadangan pangan dikomunitas,dan
3.Cadangan pangan dipedagang
Cadangan pangan daerah dapat dimanfaatkan untuk
1.Pemberian bantuan pangan masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi dan/atau
2.Pemberian bantuan pangan kepada pemerintah lain
3.Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada bupati mengenai jenis dan jumlah pangan pokok tertentu yang akan ditetapkan sebagai cadangan pangan pemerintah desa

(Rachmat).

author
No Response

Leave a reply "Komisi 3 DPRD Pangandaran Seminarkan Naskah Akademik, dan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Pangandaran yang Dipimpin Langsung Ketua DPRD Pangandaran Melalui Bapemperda"