Ketua GMBI Jember Nailil Hufron Menanggapi LHP BPK 2020 Yang Tidak Wajar

JAKARTA,Nuansasinar.com,-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur beberapa hari yang lalu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember. Acara penyerahan LHP BPK bertempat di Kantor BPK Jawa Timur.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono, didampingi oleh Kepala Subauditorat Jatim IV Budi Cahyono, menyerahkan LHP atas LKPD TA 2020 kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember M. Itqon Syauqi dan Bupati Jember Hendy Siswanto, didampingi Wakil Bupati Jember M. Balya Firjaun Barlaman serta pejabat Pemerintah Kabupaten Jember lainnya.

Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah dengan berdasar pada empat kriteria, yaitu: (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan; (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian internal.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Jember Tahun Anggaran 2020, BPK memberikan opini Tidak Wajar (TW). Hal ini kemudian ditanggapi dengan serius oleh Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Jember, Nailil Hufron SE, ME.

“Tentu hal ini sudah mencoreng wajah kabupaten Jember selama 5 tahun berturut-turut di bawah kepemimpinan bupati lama Ibu Faida, berkali-kali melahirkan angka Silpa yang fantastis, tahun kemarin mendapat Opini Disclaimer lalu tahun ini mendapat LHP BPK tidak wajar, ini merupakan batu sandungan di awal kepemimpinan Bapak Hendy-Gus Firjaun jangan sampai buruknya pengelolaan anggaran di periode kepemimpinan lama menjadi penghambat bagi rencana perbaikan skala besar yang dicanangkan Bupati baru,” tegas Hufron saat diwawancarai awak media, Sabtu (5/6/2021).

Hufron menambahkan terlalu banyak hal janggal di dalam laporan keuangan Pemkab Jember Tahun Anggaran 2020.

“Jumlah penyajian Belanja Pegawai sebesar Rp 1.302,44 miliar serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan (mapping) yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada Laporan Operasional. Akibatnya, Belanja Pegawai disajikan lebih rendah sedangkan Belanja Barang dan Jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp 202,78 miliar, Dari jumlah Rp 126,08 miliar yang disajikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020, di antaranya terdapat sebesar Rp 107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank sesuai ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan,” telisik Lulusan Magister Ekonomi UIN Jember ini.

“Angka 107,09 Milyar yang tidak dapat dipertanggungjawakan ini merupakan angka yang tidak kecil tentunya, kemana uang ini, dalam saldo simpanan pemkab pun lenyap, maka sudah seharusnya aparat penegak hukum selevel KPK sudah turun tangan dalam investigasi ini,” imbuhnya.

Terakhir Nailil Hufron menambahkan apabila dalam waktu dekat tidak ada perkembangan mengenai pengusutan secara komprehensif mengenai LPJ ganjil Pemerintahan Lama Pemkab jember Maka LSM GMBI Distrik Jember akan mengambil inisiatif untuk melayangkan surat Aduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan juga Direktorat Tindak Pidana Korupsi Dittipidkor Polri.

(Myd)

author
No Response

Leave a reply "Ketua GMBI Jember Nailil Hufron Menanggapi LHP BPK 2020 Yang Tidak Wajar"