Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda di Jawa Barat

banner 160x600
banner 468x60

BANDUNG,Nuansasinar.com,-Plt. Bupati Cianjur H. Herman Suherman menghadiri acara Launching e-Perda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa barat oleh Gubernur Jawa barat, H.M. Ridwan Kamil secara virtual di Gedung Sate Bandung. Jum’at (16 /04/2021).

Hadir (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik, Pimpinan Komisi I DPRD Prov Jabar, Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Dir. Produk Hukum daerah Kemendagri, Bupati/Wali Kota, DPRD Kabupaten/Kota Se- Jawa barat secara virtual, Para Perangkat daerah, kepala biro hukum provinsi dan kepala bagian hukum kab./kota seluruh Indonesia.

Gubernur Jawa barat H.M. Ridwan Kamil dalam sambutannya menyampaikan bahwa e-Perda sebagai bentuk keterbukaan informasi publik yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya peraturan presiden nomor (95) tahun( 2018 ) tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, praturan presiden nomor (39) tahun (2019 ) tentang satu data Indonesia dan peraturan menteri dalam neneri nomor 70 tahun tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).

Layanan E-PERDA meliputi : Era digitalisasi, adaptasi kebiasaan baru dan efesiensi, efektifitas, dan percepatan dalam fasilitasi. Kemudian juga e-Perda ini juga layanan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, Kepala Daerah. Peraturan (DPRD) dan persetujuan pembahasan dan penandatanganan perda dan perkada.

Lanjutnya H.M. Ridwan Kamil menyampaikan bahwa kolaborasi penyelenggaraan Launching e-Perda tersebut, Pemerintah provinsi Jawa Barat sangat menyambut baik penunjukan sebagai pilot project penggunaan aplikasi E-Perda sebagai aplikasi yang di kembangkan oleh kementerian dalam negeri.

"Semangat bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota di jawa barat untuk selalu berinovasi dan berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia. Kemudian dapat menjadi momentum transformasi digital dalam pelayanan publik untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan akan pelayanan publik dan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien", kata kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil.

Dikatakannya juga, bahwa e-Perda/Inovasi Tata Kelola Fasilitas Produk Hukum Daerah ini ada 6 fungsi keberadaannya yakni : 1. Kecepatan dan Ketepatan. 2. Keterbukaan Informasi. 3. Clean a good governance. 4. Meminimalkan Tatap Muka. 5. Efisiensi dan 6. Satu Data.

Kemudian dengan sistem e-Perda akan terfasilitasi biro hukum provinsi dengan bagian hukum kabupaten/kota, terintegrasi sistem imformasi pembangunan ( SIPD), terintegrasi sistem online Layanan Administrasi (Si-Ola), koordinasi komponen K/L terkait dan terintegrasinya JDIHN BPHN.

Terakhir H.M. Ridwan kamil berharap e-Perda ini dapat menyelesaikan masalah Hyper regulation isu hukum, tumpang tindih, inkonsistensi, multitafsir dan disharmoni.

Sementara itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik sangat mendukung pemerintah provinsi jawa barat, daerah (Pemda)/pemkot dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) yang cepat dan transparan.

Lanjutnya Dirjen Otda, Akmal Malik menjelaskan bahwa e-Perda merupakan layanan berbasis digital yang digunakan oleh pemerintah. Tujuannya agar proses penyusunan Perda antara pusat dan daerah bisa berjalan lebih efisien. Selain itu, dengan adanya terobosan ini, masyarakat, media dan pemerintah daerah lain juga diberikan ruang untuk melihat serta mempelajari proses pembuatan sebuah Perda. Apalagi, partisipasi khalayak umum sangat penting dalam pembuatan regulasi yang adil ke depannya.

Selain itu, aplikasi e-Perda juga akan membantu meminimalisir pemerintah daerah lain yang hanya meniru Perda daerah tertentu, namun tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya. Karena itu, Akmal berharap dengan banyaknya pengawasan, kualitas produk hukum daerah akan semakin baik.

“Semakin banyak yang mengawasi semakin bagus kualitas produk hukum,” ucap Akmal.

Dalam kesempatan itu, Akmal menyampaikan apresiasi yang tinggi bagi Gubernur jawa barat dan seluruh jajarannya atas kesediaannya sebagai pilot project dalam launching e-Perda tersebut. Karena jawa barat juga merupakan a good governance terdepan di Indonesia secara berturut turut dengan provinsi terinovatif di Indonesia.

“Sesuai arahan bapak mendagri kepada kami, kita harus hadir untuk memberikan hubungan, kita harus hadir untuk memberikan fasilitasi agar hubungan antara pemerintah pusat dalam bentuk kementerian dan lembaga kementerian dengan pemda itu berjalan secara sinkron”, ungkap Akmal.

Terakhir Akmal menyampaikan bahwa terjadinya singkronisasi antara pusat dan daerah sangat terbentuk seberapa efektif kita membangun komunikasi seberapa efisien kita membangun komunikasi.

"e-Perda hadir untuk melakukan segala hal agar kita bisa menghasilkan pelayanan uyang lebih efektif dan efisien", pungkasnya.

(Iyus/Edi)

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda di Jawa Barat"