Kejaksaan Tinggi Aceh Temukan Dugaan Korupsi Program Peremajaan Sawit Rakyat Senilai 684.8 Milyar

banner 160x600
banner 468x60

 

ACEH. Nuansasinar.com,-Kajati Aceh Muhammad Yusuf didampingi Asintel dan Kasipenkum. Kejati Aceh Temukan Dugaan Korupsi Program Peremajaan Sawit Rakyat Rp. 684.8 M. Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020. Tidak tanggung-tanggung, dana yang digelontorkan untuk program ini sangat fantastis selama tiga tahun berturut-turut.

Rincian dana Peremajaan Sawit Rakyat yang telah disalurkan ke Provinsi Aceh sebagai berikut :

tahun 2018 sebesar Rp 16.060.682.500,-
tahun 2019 sebesar Rp 243.268.345.000,-
tahun 2020 sebesar Rp 425.547.659.500.
Totalnya mencapai Rp. 684.876.687.000,-.

Kajati Aceh Muhammad Yusuf didampingi oleh Asintel dan Kasipenkum menjelaskan, setelah tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi Aceh berhasil melakukan penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat di Provinsi Aceh Tahun 2018, 2019 dan 2020. dari hasil penyelidikan tersebut selanjutnya ditingkatkan ke tahap penyidikan berikutnya nanti. Jumat (12/03/2021).

"Untuk itu fakta yang ditemukan jaksa bahwa dalam proses pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh pekebun melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi", sebutnya.

Kajati menambahkan, bahwa yang mengajukan permohonan itu adalah ketiga pihak tersebut dan permohonannya diajukan ke Dinas Perkebunan Kabupaten selanjutnya Dinas Perkebunan Kabupaten melakukan verifikasi terhadap permohonan usulan dari masing-masing kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi Tersebut.

Kemudian hasil verifikasi oleh pihak kabupaten diteruskan ke Dinas Perkebunan Provinsi dan hasil verifikasi selanjutnya diteruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Republik Indonesia. Selanjutnya bahwa hasil verifikasi dari Dirjenbun menghasilkan rekomendasi teknis yang di dalamnya yaitu berupa nama pengusul, lokasi kebun, jumlah luas serta calon penerima dan calon lahan (CPCL).

Tambahnya lagi Dirjenbun mengirimkan rekomendasi teknis tersebut ke BPDPKS sebagai syarat penyaluran dana ke para pekebun tersebut.

Penerima dana adalah pekebun dan secara mekanisme dana yang sudah masuk ke rekening pekebun langsung dipindahbukukan (Escrow Account) ke rekening Poktan, Gapoktan dan Koperasi. Dan para pihak itulah yang memanfaatkan dana dari BPDPKS untuk peremajaan kelapa sawit tersebut.

Fakta-fakta yang ditemukan secara garis besarnya, adanya kelemahan dalam proses verifikasi dana yang diperuntukkan untuk peremajaan sawit tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap item kegiatan/pengadaan yang telah di tentukan tersebut.

Adanya syarat-syarat pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tumpang tindihnya alas hak atas lahan para pengusul itu sendiri.

Sedangkan dalam perkara ini, Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi Aceh telah melakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data dari pihak-pihak yang terkait, antara lain, BPDPKS Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Aceh, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten, Koperasi, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan Koperasi tersebut.

“Dengan demikian kita tingkatkan ke tahap penyidikan yang lebih mendalam lagi, serta kita semua berharap Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh dapat segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap adanya kerugian keuangan negara yang di duga senilai Rp. 684,8 milyar tersebut,” tegas Kajati Muhammad Yusuf.

Anggaran Program Peremajaan Sawit Rakyat

Kajati menambahkan, sumber anggaran Program Peremajaan Sawit Rakyat berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dalam proses pengajuan dana, pelaksanaan dan pertanggung jawabannya Program Peremajaan Sawit Rakyat mengacu kepada peraturan yakni Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 18/Permentan/KB.330/5/2016 Tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit dan perubahannya Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Bantuan Sarana Dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan perubahannya.

Perjanjian tiga pihak antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Koperasi dan pihak bank jelas kajati.

(zainal)

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Kejaksaan Tinggi Aceh Temukan Dugaan Korupsi Program Peremajaan Sawit Rakyat Senilai 684.8 Milyar"