Kasus Hukum Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Kemungkinan Diambil Alih Kejati Jabar

banner 160x600
banner 468x60

KARAWANG,Nuansasinar.com,-Penanganan kasus hukum pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang oleh pihak Bank Jabar Banten (BJB) Karawang yang ditangani aparat hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang menemui babak baru.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang menyebut, ada kemungkinan penanganan kasus tersebut akan diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar

“Laporannya ditembuskan ke Kejati Jabar. Ada kemungkinan perkaranya diambil alih Kejati,” sebut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang, Rohayatie, SH. MH, pada Kamis (22/04/2021).

Kajari mengatakan, sejak dilaporkan oleh salah satu ASN Pemkab Karawang pada awal bulan lalu, pihaknya belum melakukan upaya hukum terkait kelanjutan perkara yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi di jajaran Pemkab Karawang.

“Belum ada yang kita panggil untuk dimintai keterangan. Perkaranya ditangani di Pidsus. Tapi karena laporannya ditembuskan ke Kejati, kami saat ini masih berkoordinasi dengan pihak Kejati,”kata Kajari.

Sebelumnya, pada Rabu (7/4) lalu, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Karawang Rakhmat Gunadi mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang untuk melengkapi dokumen laporan terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang yang dilakukan oleh Bank Jabar Banten Cabang Karawang.

Untuk diketahui, selain melibatkan BJB Karawang sebagai pihak terlapor, perkara pemotongan TPP ASN di lingkungan Pemkab Karawang terus menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemkab Karawang.

(mmh)

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Kasus Hukum Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Kemungkinan Diambil Alih Kejati Jabar"