Bapendan Kabupaten Purwakarta Mendapat Sorotan Langsung dari Badan Pemeriksaan Keuangan

PURWAKARTA,Nuansasinar.com,-Bapenda Purwakata mendapat sorotan khusus dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jawa Barat.

Badan Pendapatan Daerah ini dinilai tidak mematuhi ketentuan undang-undang dalam penetapan tarif pajak air tanah.

Akibat ketidakpatuhan Bapenda tersebut, diduga ada kerugian negara sebesar Rp. 2.351.179.183,50. Hal tersebut dijelaskan dalam LHP BPK tahun 2021.

Dijelaskan, BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian internal mau pun ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemeriksaan lapangan keuangan pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2020, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

Penetapan tarif pajak air tanah tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan penetapan atas pajak air tanah sebesar Rp. 2.351.179.183,50-.

Sementara itu, Kepala Bapenda, Nina Herlina sangat sulit ditemui wartawan. Saat beberapa insan pers mendatangi Bapenda, Kamis (03/06/2021) pagi, Nina sedang menjalani rapat.

Wartawan sudah meminta staf Bapenda untuk meminta waktu Kaban Bapenda seusai rapat untuk konfirmasi.

Setelah menunggu tiga jam (dari pukul 09.00 sd 12.00 WIB), tiba-tiba Nina menghilang. Mobilnya pun sudah tidak ada di tempat parkir.

Akhirnya menemui Sekban, Yayat di ruangannya. pengakuan LHP BPK, Yayat mengaku, penetapan tarif pajak air tanah karena ada kenaikan tarif dari provinsi.

“Selain itu, belum ada perbup terkait pajak air tanah,” katanya.

Ketika disinggung mengenai kerugian negara miliaran rupiah tersebut, Yayat menjelaskan, hal tersebut disebabkan pihak perusahaan tidak patuh membayar dan Perusahan saja baru bayar 50 persen,” katanya.

( Robby )

author
No Response

Leave a reply "Bapendan Kabupaten Purwakarta Mendapat Sorotan Langsung dari Badan Pemeriksaan Keuangan"