Badan Permusyawaratan Desa Merupakan Mitra Kerja Pemerintahan Desa

PANGANDARAN,Nuansasinar.com,-Pelantikan Pengurus Daerah Persatuan Badan Permusyawaratan Desa se Kabupaten Pangandaran, Yang di hadiri Wakil Gubernur Jawa barat, para pengurus Badan Permusyawaratan Kabupaten Pangandaran dan anggota DPRD Pangandaran, bertempat di aula gedung Setda kabupaten Pangandaran. Jumat (28/05/2021).

Berdasarkan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang pemerintahan bahwa pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD merupakan salah satu lembaga politik yang memiliki pungsi sebagai Cek and Balance yang mengontrol jalannya peraturan Desa atau melakukan kontrol dalam segi pembangunan desa, sehingga memiliki peranan penting dan strategis dalam bingkai pembangunan Nasional.

"Desa itu diberikan porsi yang cukup besar, baik dalam sisi anggaran maupun sisi kewenangan, karena sumber pendapatan desa itu diambil dari anggaran alokasi dana desa dan dana desa, Selain itu bahkan dalam Undang-undang disebutkan bahwa perangkat desa itu memiliki siltaf, kalau dalam Undang-undang sebelumnya tidak ada, sedangkan sekarang sudah permanen sumber dana berasal dari DAU melalui dana desa, jadi fungsi BPD sebagai mitra kerja Desa salah satu pilar pembangunan desa, termasuk dilibatkan dalam menyusun APBDes dan Perdes, yang memiliki masa kerja 6 tahun sama dengan Kepala Desa", kata H. Ujang Endin Indrawan.

Seraya menambahkan baik kepala Desa maupun BPD pada dasarnya sejajar dan sama-sama dipilih oleh masyarakat dan merupakan wakil dari setiap Dusun yang ada di wilayah desa tersebut yang merupakan penampung aspirasi masyarakat.

"Diharapkan perkumpulan ini bukan hanya sekedar kumpul-kumpul saja ,akan tetapi harus memiliki nilai manfaat bagi anggota BPD ,harus mampu menuangkan kemampuan bagi anggota BPD dalam mengekspresikan segala bidang ,jangan sampai ketinggalan sehingga memiliki kemampuan yang seimbang", pungkasnya.

(Rechmat)

author
No Response

Leave a reply "Badan Permusyawaratan Desa Merupakan Mitra Kerja Pemerintahan Desa"