Aset Dan Pajak Bermasalah KPK RI Sidak 6 Lokasi Di Labuan Bajo

LABUANBAJONTT,Nuansasinar.com,- Komisi pemberantasan korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap 6 lokasi aset dan pajak bermasalah di Labuan Bajo pada Sabtu (10/4/2021).

Keenam titik lokasi yang jadi perhatian serius dari tim komisi pemberantasan korupsi (KPK) itu meliputi, area puncak Waringin, tanah pembebasan Binongko, Terminal Multipurpose milik PT Pelindo lll, Unit pengelola Bandar Udara (UPBU) Komodo, aset tanah berupa jalan lintasan menuju tempat perdagangan ikan (TPI) dan Hotel Inaya Bay.

"Sesungguhnya pajak parkir, restoran dan reklame di Bandara merupakan kewajiban yang harus dibayar ke Pemda pihak pelaku usaha dan unit pengelola Bandar Udara atau UPBU dan Pajak Daerah," ujar ketua satuan tugas korsup pencegahan wilayah V KPK Dian Patria, usai kegiatan Sidak tersebut.

Kegiatan ini dilakukan berkaitan dengan upaya untuk mendorong kesadaran para pihak dalam hal membayar pajak sekaligus penertiban aset serta kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, lanjut Dian Patria, kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) muncul atas penyediaan sarana dan prasarana seperti Bandara Komodo. Sedangkan kewajiban pajak daerah timbul akibat adanya fasilitas publik di sekitarnya seperti parkir area, restoran dan sejumlah atribut reklame yang terpasang.

Sebelumnya KPK berkesempatan untuk beraudiensi dengan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dan wakil Bupati Dr.Yulianus Weng. Dalam kesempatan tersebut, Edi menyampaikan manfaat dari pendampingan KPK terutama dalam tata kelola aset dan pajak. Sesuai dengan Visi dan janjinya, Edi menginginkan aset yang selama ini bermasalah untuk segera menyelesaikan secara konkrit.

"Dengan forkopimda kami sudah membentuk Tim aset yang diketuai Kepala Kejaksaan Negeri, termasuk dengan melibatkan masyarakat yang paham untuk melihat riwayat tanah. Fokus utama saat ini adalah pemetaan legalisasi dan penertiban aset di Kecamatan Komodo yang mempunyai luas 400 hektar," ujar Bupati Edi Endi.

Lebih lanjut Edi Endi, pihaknya sudah mengeluarkan surat permintaan blokir penertiban sertifikat untuk tanah hasil reklamasi mulai dari Dermaga Putih Kampung Ujung sampai puncak Pramuka.Iya juga menegaskan, akan ada revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Walaupun demikian kata Edi Endi, saat ini ada sekitar 180 sertifikat tanah bermasalah, yakni pada jalur sepadan pantai dan laut dalam kota Labuan Bajo.

Saat ini revisi RTRW Kabupaten Manggarai Barat menjadi urgen karena sejak tahun 2012 belum pernah direvisi sementara sudah banyak kebutuhan untuk perencanaan pembangunan di Labuan Bajo. Kami tidak bisa menyusun peraturan daerah tata ruang wilayah apabila permasalahan aset tidak tuntas, tandas Bupati Edi Endi.

Hasil tinjauan lapangan diketahui, pengelolaan kawasan puncak Waringin akan dikelola oleh Pemda. kedua,untuk tanah pembebasan didaerah Binongko sepanjang 25 Meter sudah disepakati oleh pemiliknya untuk dihibahkan ke Pemda setelah sebelumnya selama 6 tahun pembangunan jalan arteri tersebut terhenti. Ketiga, UPBU tidak dapat memberikan informasi apapun baik terkait jumlah penarikan pajak parkir, restoran dan reklame yang berada di dalam kawasan Bandara. Keempat, Aset tanah untuk jalan tembus melintasi TPI sepanjang 1 KM dan lebar 15 Meter telah dihibahkan oleh masyarakat ke Pemda. Kelima, diketahui batching plan untuk menyuplai hasil tambang galian ke terminal multipurpose Labuan Bajo milik PT Pelindo lll dan suplai ke water front City tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak daerah sejak beroperasi.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir manajer Regional Bali Nusra Respati Budi Kristyantoro. Dihadapan tim Budi Kristyantoro menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan segera memberitahukan hal ini ke manajemen PT Pelindo lll serta menegur Vendor apabila melanggar SOP.

Dan yang terakhir, KPK menyaksikan pemasangan peringatan oleh Pemda di salah satu hotel BUMN yang menunggak pajak hotel sebesar Rp.920 juta dan pajak restoran sebesar 568 juta.Hal ini berdasarkan peraturan daerah kabupaten Manggarai Barat nomor 3 tahun 2012 tentang pajak daerah.

Mengakhiri kegiatan Sidak tersebut di Kabupaten Manggarai Barat, komisi pemberantasan korupsi merekomendasikan kepada pemerintah daerah tentang tax clearance kepada sejumlah pengusaha di daerah yang belum memenuhi kewajiban.

"Hari ini 11 April 2021 juga direncanakan pemasangan peringatan kepada 10 orang penunggak PBB terbesar di Labuan Bajo," tutup Dian Patria.

(Dedimus Panggur)

author
No Response

Leave a reply "Aset Dan Pajak Bermasalah KPK RI Sidak 6 Lokasi Di Labuan Bajo"