AMSI-Komisi Informasi Jabar Dorong Lembaga Dibiayai Negara Lebih Terbuka

Bandung, MNS-Lahirnya Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik belum benar-benar menjadikan badan publik terbuka dengan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Banyak lembaga pemerintah yang dibiayai oleh uang negara merasa repot menjalankan amanah undang-undang ini.

Maka yang keluar ke publik, hanya informasi-informasi yang bersifat seremonial, bukan pada subtansi informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya soal angka-angka turunan APBD dan pos-pos anggaran yang diperuntukkan bagi layanan masyarakat.

"Ketertutupan ini mendekatkan pada korupsi. Padahal jika bersih, tidak perlu merasa risih," ujar Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Ijang Faisal, dalam Talk Show dengan topik Keterbukaan Informasi dari Sudut Pandang Kebutuhan Pemberitaan, di kantor KI Jabar, Jalan Turangga, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/4/2021).

Dalam talk show itu, hadir pembicara lainnya, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad Dr Ddadang Rahmat Hidayat, Pengurus Asosiai Media Siber Indonesia (AMSI) Pusat Roni Kusuma.

Cara kerjasama AMSI Jawa Barat dan Komisi Informasi Jawa Barat ini dimoderatori oleh Ketua AMSI Jabar Riana A Wangsadireja.

Dijelaskan Ijang, tujuan dari keterbukaan informasi publik ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Maka, lembaga negara mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif, dan badan-badan yang dibiayai oleh negera sudah semestinya terbuka terkait semua informasi yang dibutuhkan masyarakat, tak terkceuali soal anggaran.

Namun faktanya masih banyak informasi penting tak tak sampai kepada masyarakat.

Ada dua masalah penting di era keterbukaan informasi yang menurutnya menjadi sumbatan mengalirnya informasi.

Pertama, keterbukaan itu tak didpatkan dari lembaga-lembaga publik. Alasannya beragam, mulai dari tidak terbiasa membuka informasi yang selama ini disimpan rapat, sampai risiko yang bakal dihadapi jika keterbukaan itu dilakukan. Kedua, kemampuan media dalam mengolah informasi untuk kepentingan masyarakat.

"Jadi bisa saja, lembaganya yang susah untuk terbuka. Atau kalau lembaga sudah memberikan data, tapi medianya yang menutupi, tidak menyampaikan kepada masyarakat," ujarnnya

Roni Kusuma, pengurus AMSI pusat, juga merasakan bertapa media masih kerap mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi dari lembaga negara. Padahal, selain ada UU Keterbukaan Informasi Publik, media juga memilik undang-undang yang memberikan jamianan bisa memperoleh informasi.

Menyoal kualitas media yang terkadang menyampaikan informsi sumir, AMSI sejak didirikan terus mendorong untuk memproduksi informasi berkualitas.

"Infomasi yang salah itu tidak saja berdampak buruk terhadap objek, tapi juga lebaganya (media). Makanya, kami terus mendorong media-media untuk memproduksi berita berkualitas," ujarnya.

Acara dikusi ini, sepakat mendorong kepada lembaga publik dan media untuk terbuka menyampaikan informasi yang dibutuhkan publik dan juga berkualitas. (Tribunjabar.id/Kisdiantoro)

https://jabar.tribunnews.com/2021/05/01/ketertutupan-rawan-korupsi-amsi-komisi-informasi-jabar-dorong-lembaga-dibiayai-negara-lebih-terbuka?page=2
Penulis: Kisdiantoro
Editor: Kisdiantoro

author
No Response

Leave a reply "AMSI-Komisi Informasi Jabar Dorong Lembaga Dibiayai Negara Lebih Terbuka"