Komisi 3 DPRD Kab. Pangandaran Lakukan Seminar Naskah Akademik dan Raperda

Komisi 3 DPRD Kab. Pangandaran Lakukan Seminar Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Pangandaran dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran melalui Bapemperda.

Pangandaran,nuansasinar.com - Komis 3 Kabupaten Pangandaran lakukan Seminar Akademik Raperda Tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus.

Draf NA dan Raperda Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus :

Dalam pembahasan Raperda tersebut Ketua DPRD Asep Noordin H.M.M. memimpin langsung kegiatan tersebut didampingi oleh ketua badan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Pangandaran Encep Najmudin,SH. serta Komisi 4 dan dihadiri Staf Ahli ,Para Asisten ,Para Kepala Dinas ,Camat se-kabupaten Pangandaran

Latar Belakang :

Undang-undang No.2028 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah :

* Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah

* Memberikan landasan dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

* Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah ,perlu dilaksanakan pemungutan retribusi berdasarkan prinsip demokrasi ,pemerataan dan keadilan ,peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatukan potensi daerah.

Maksud dan Tujuan :

Pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasyalahan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dikabupaten Pangandaran serta tata kelola restribusinya.

Manfaat dari naskah akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian bagi pemerintah kabupaten Pangandaran dalam pembuatan peraturan daerah Kabupaten Pangandaran ,bahwa dalam rangka retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipandang perlu dan mendesak untuk diatur dalam sebuah aturan peraturan daerah kabupaten Pangandaran.

* Peningkatan kesejahteraan rakyat dimulai adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat didaerah-daerah yang menjadi simpul merata peningkatan kesejahteraan secara nasional. Sejalan dengan hal itu maka peranan daerah-daerah amat penting untuk menopang keberlangsungan peningkatan kesejahteraan rakyat secara nasional ,daerah-daerah diberikan peran yang proporsional berdasarkan azaz desentralisasi dalam rangka semangat otonomi daerah.

*Dalam Undang-undang No 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu Rentribusi daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai balasan atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Analisis Peraturan Perundang undangan

Konsep Restribusi :

Undang-undang No.8 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Kedua pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaa Pemerintahan Daerah.

Pertama bahwa dengan berlakunya Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undan No 12 tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ,maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas luasnya  ,disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Ketiga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah ,perlu dilakukan perluasan obyek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian dikrrsi dalam penetapan tarif.

Keempat bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsif demokrasi ,pemerataan dan keadilan , peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah secara efektif ,efisien dan ekonomis.

Landasan Filosofis

* Sebagai pusat wilayah pembangunan pariwisata Kabupaten Pangandaran dihadapkan dengan berbagai urusan ,penyediaan dan/atau penyedotan kakus merupakan obyek retribusi yang diselenggarakan oleh kabupaten Pangandaran untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Secara filosofis ,sesungguhnya ada dua tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejajteraan. Tujuan demokrasi memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik ditingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara ,serta mempercepat terwujudnya masyarakat Madani atau civil society ,yang kedua adalah tujuan kesejahteraan mengisyaratkan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan pelayanan publik.

Landasan Yuridis :

* Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pelayanan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat atas hasil pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah ,maka masyarakat akan membayar jasa yang diberikan dengan nilai kepuasan atas layanan dan bukan sebagai pormalitas semata. Masyarakat pengguna jasa layanan tidak akan mencari layanan pada pihak lain karna berdasarkan peraturan yang ada dan dengan kewenangan yang dimilikinya telah menempatkan birokrat pada bagian layanan tersebut sebagai otoritas yang diberikan oleh Undang-undang untuk memberikan layanan jenis tersebut.

* Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

* Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

* Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

author
No Response

Leave a reply "Komisi 3 DPRD Kab. Pangandaran Lakukan Seminar Naskah Akademik dan Raperda"