Komis 2 DPRD Pangandaran Seminarkan Raperda Inisiatif Tentang Cadangan Pangan Daerah

Pangandaran, nuansasinar.com - Komisi 2 DPRD Pangandaran Seminarkan Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Pangandaran dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pangandaran melalui Bapemperda.

Draf NA dan Raperda Cadangan Pangan Daerah Seperti Berikut:

Pembahasan Raperda Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin H.M.M. memimpin langsung kegiatan didampingi oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Encep Najmudin, S.H, Serta Komisi 4 dan terlibat hadir para staf ahli, para asisten, para Kepala Dinas, Camat Sekabupaten Pangandaran

Undang-undang No 18 tahun 2012 tentang pangan pasal 20. ayat (1) PP No 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peranan strategi dalam penyediaan pangan ,khususnya ditengah kejadian bencana.

Latar Belakang :

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk hidup sehat ,aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Identifikasi Masalah :

  1. Bagaimanakah arah kebijakan pemerintah kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan cadangan pangan daerah.?
  2. Pelaksanaan Harmonisasi kebijakan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan daerah ?
  3. Landasan pilosofis ,sosiologis dan yuridis penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan daerah ?
  4. Arah jangkauan dan ruang lingkup pengaturan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan daerah ?

Maksud dan Tujuan :

Pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan daerah ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab semua permasalahan ketersediaan pangan di Kabupaten Pangandaran serta cadangan pangan yang dimiliki oleh Kabupaten Pangandaran.

Manfaat naskah akademik ini merupakan gambaran dan pengkajian bagi pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam pembuatan peraturan daerah Kabupaten Pangandaran, bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan cadangan pangan daerah dipandang perlu dan mendesak untuk diatur dalam sebuah aturan peraturan daerah Kabupaten Pangandaran. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari Hak Asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat ,serta tidak bertentangan dengan Agama, keyakinan dan budaya masyarakat.Pemenuhan konsumsi harus mengutamakan produksi dalam negri dengan memanfaatkan sumberdaya dan ke arifan lokal serta optimal.

 

Filosofis:

Tantangan yang benar dalam pembangunan ketahanan pangan adalah adanya tingkat permintaan pangan dan diperlukannya ketersediaan pangan yang besar dan harus terus ditingkatkan sebagai implikasi dari jumlah penduduk kabupaten Pangandaran yang relatif besar dan terus mengalami pertumbuhan ,selain hal itu Pangandaran sebagai daerah rawan bencana perlunya membuat kebijakan mengenai cadangan pangan

Landasan Yuridis :

  1. UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan.
  2. UU No.23. tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
  3. PP No 17 tahu 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi.

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh :

  • Pemerintah Daerah Kabupaten

Penyelenggaraan cadangan dilakukan melalui :

     1. Pengadaan

     2. Pengelolaan

     3. Penyaluran

* Pembelian produk dalam negri dengan mengutamakan produksi dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

* Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana maksud pada ayat (2) pembelian produksi dalam negri dengan mengutamakan produksi dalam daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh gubernur

*Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negri dengan mengutamakan produksi dalam daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh bupati.

*Dalam hal harga pembelian yang ditetapkan pada tingkat nasional dan Profinsi tidak sesuai dengan harga pasar ,maka bupati dapat menentukan harga pembelian yang disesuaikan dengan harga pasar.

Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah bersumber dari pangan ,pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negri dengan mengutamakan produksi dalam daerah

Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah untuk menanggulangi :

  1. Kejurangan Pangan.
  2. Gejolak harga pangan.
  3. Bencana alam.
  4. Bencana sosial,dan/atau
  5. Keadaan darurat

Masyarakat berhak menyelenggarakan cadangan pangan yang terdiri atas :

  1. Cadangan pangan dirumah tangga
  2. Cadangan pangan dikomunitas,dan
  3. Cadangan pangan dipedagang

Cadangan pangan daerah dapat dimanfaatkan untuk :

  1. Pemberian bantuan pangan masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi dan/atau Pemberian bantuan pangan kepada pemerintah lain
  2. Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada bupati mengenai jenis dan jumlah pangan pokok tertentu yang akan ditetapkan sebagai cadangan pangan pemerintah desa.

 

( Rachmat )

author
No Response

Leave a reply "Komis 2 DPRD Pangandaran Seminarkan Raperda Inisiatif Tentang Cadangan Pangan Daerah"