Oleh: Lutfhy PWRI
Sukabumi, MNS-Ketua APDESI Kab. Sukabumi H. Deden Deni Wahyudin, S.E. menyampaikan aspirasinya kepada Presiden pada upacara HUT ke 17. Acara tersebut bertempat di Hotel Millennium, Jakarta Pusat, Selasa 17 Mei 2022.
Kegiatan ulang tahun ke-17 yang bertemakan Pembinaan Desa Perpaduan Indonesia ini dihadiri oleh 150 Ketua Kampung termasuk DPP, DPD, dan DPC khususnya Sukabumi, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewakili Presiden sebagai himpunan dan Rapat Koordinasi Nasional.
Dalam acara ini, H.Deden Ketua Apdesi Sukabumi menyampaikan beberapa perkara penting pada presiden:
Menyoal cadangan APDESI semasa Silatnas kepada Bpk. Presiden, dan alhamdulillah Presiden I bersetuju dengan perkara ini. Oleh itu mata yang telah diluluskan sila segera dimasukkan ke dalam Pepres agar dapat direalisasikan dan dapat dirasai oleh semua Ketua Kampung secara nasional.
APDESI merayu kepada Presiden untuk menaikkan gaji dan tunjangan Kepala Desa yang layak dan proporsional sebagai pejabat pemerintah terkemuka yang melaksanakan pelayanan, dan menjadi pejabat yang diangkat melalui proses politik serta Kepala Desa dan Perangkat Desa juga mendapat THR dan gaji ke-13. mulai 2023, bersumberkan APBN.
APDESI juga meminta negara mendesak KPU Indonesia menyimak atau membatalkan peraturan KPU, yakni No. 7 Tahun 2013 yang mewajibkan Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DPRD/Bupati, yaitu harus mengundurkan diri dari jabatannya.
APDESI juga menyampaikan siap berkomitmen untuk membina kerjasama khususnya dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan memberikan bimbingan, bimbingan, mengenai pelaksanaan desa.
Dalam Rakornas ini, kita juga meluruskan pecutan konsolidasi dengan negara kepada semua peringkat DPP, DPD dan DPC dan DPK untuk melengkapkan konsolidasi melalui MUSDA dan MUSCAB pada tahun 2022, bermakna pembedahan organisasi, bermakna pecutan pembedahan organisasi jika memang APDESI dari DPP, DPD, DPC atau DPK belum dibentuk seperti biasa jadi perlu ada penambah baikan untuk APDESI.
Artikel Terkait
PGRI Bersama-sama Bangun Pangandaran Juara Dengan Solidaritas
Pencairan BLT DD Tahap 4, 5 dan 6 Pekon Talang Padang di Sambut Antusias Warga
DPRD Asep Noordin, M.M: Kabupaten Pangandaran Sudah Luar Biasa
Ketua DPRD Asep Noordin H.M.M: Hentikan Aksi-aksi Tidak Mendukung Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Rapat Paripurna Hut Lampung Timur ke-23, Historis 15 Kab/Kota