• Selasa, 18 Januari 2022

Badan Pemantau Kebijakan Publik Mencium Aroma Korupsi Dalam Bansos Jabar

- Minggu, 5 Desember 2021 | 10:59 WIB
Badan Pemantau Kebijakan Publik Mencium Aroma Korupsi Dalam Bansos Jabar
Badan Pemantau Kebijakan Publik Mencium Aroma Korupsi Dalam Bansos Jabar

Bandung|Nuansasinar.com,-Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Mencium aroma korupsi dalam penyaluran Bansos Jabar Tahap III yang dikelola PT Agro Jabar. Saat dikonfirmasi di kantornya, Sabtu (3/11/2021)

Ketua Umum BPKP, Tarmizi mengatakan,  berdasarkan  laporan  dari Team Investigasi DPP. BPKP.

"Kami mencium Aroma tidak sedap dalam Distribusi bansos tersebut yang menimpa salah satu perusahaan Penyedia Sarden", ujarnya.

Lanjut Tarmizi, kami menemukan dua  temuan dugaan penyimpangan, diantaranya ;

Baca Juga: 31 Peserta Calon Anggota Komisi Informasi Daerah (KID) Kab. Cirebon Masa Jabatan Tahun 2021-2025 Ikuti Tes

Pertama, di duga Perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia produk sarden,  akan tetapi faktanya di lapangan malah pihak lain yang mengerjakan (pinjam bendera) diduga pemilik perusahaan hanya mendapatkan fee saja

Kedua, Quota Sarden yang mencapai 250 ribu kaleng sarden yang Semestinya di distribusikan ke masyarakat, akan tetapi berdasarkan data yang kami  peroleh terdapat selisih yang signifikan, jika dikalikan dengan harga per-kalengnya, cukup lumayan nilainya, ujarnya.

Dikutip dari Bisnis.com (3/11/2020) dimana BUMD PT Agro Jabar membuka peluang kerja sama saat mendapatkan penugasan pengelolaan bantuan sosial (bansos) Jabar tahap III. Direktur Utama PT Agro Jabar Kurnia Fajar, mengatakan, pengadaan sarden dan kornet sedikit berbeda karena kedua komoditi tersebut diproduksi di luar Jabar.

Baca Juga: Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Pangandaran Terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022

“Pelibatan dalam komoditi kornet dan sarden hanya sekitar 15 perusahaan. Salah satunya APPSI yang memiliki anggota sekitar 500 ribu. Sedangkan vitamin C karena berbentuk tablet, pengadaannya melalui farmasi TNI AD yang berada di Jabar, Meski melibatkan banyak pihak di Jabar, tapi kami menerapkan standar, yakni tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat mutu. Jadi, mutunya harus SNI, izin beredar BPOM, dan halal dari MUI,” imbuhnya, Selasa (3/11/2020).

Kurnia menjelaskan, dalam proses pengemasan bansos Jabar tahap III, pihaknya menyerap sekitar 1.400 tenaga kerja harian di sekitar lokasi gudang milik PT Agro Jabar. PT Agro Jabar sendiri menggunakan tujuh gudang dalam mengelola paket bansos Jabar tahap III. Ketujuh gudang itu berada di Bandung, Cirebon, Karawang, Garut, Tasikmalaya, Bogor, dan Cianjur.

“Program bansos ini harus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Dari pada bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar, kami memilih melibatkan banyak pelaku usaha dan UMKM di Jabar,” katanya.

Baca Juga: Pemerintah Daerah Lampung Peringati Hari Pahlawan Di Halaman Pemkab

"Merujuk kutipan berita Bisnis.com, saat ini kami sedang melakukan pendalaman kasusnya selain kesesuaian data,  dalam waktu dekat kami akan layangkan surat resmi untuk menanyakan beberapa hal  terkait temuan kami tersebut", tegasnya.

(Red)

Editor: Deni Wahyudi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BUPATI SOSIALISASIKAN BUTED PADA MUSREMBANG Kecamatan

Selasa, 18 Januari 2022 | 15:40 WIB

Ribuan Pan Asia Hash Akan Datang ke Pangandaran

Selasa, 18 Januari 2022 | 08:42 WIB

Pelantikan RW Oleh Lurah Bendungan di Semarang

Selasa, 18 Januari 2022 | 08:13 WIB

Milangkala Desa Palasari Cianjur yang ke-42 Tahun

Selasa, 18 Januari 2022 | 08:00 WIB

Gubernur Jawa Barat Luncurkan Aplikasi Jaramba

Selasa, 11 Januari 2022 | 09:25 WIB
X